Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 memperlihatkan adanya persoalan lama yang hingga kini masih tercatat dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah.
Dalam dokumen audit tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan dan Kawasan Permukiman tercatat masih memiliki:
1. puluhan kegiatan lama,
2. yang masuk dalam daftar utang belanja,
3. bahkan sejak tahun 2018.
Temuan ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa sejumlah proyek pemerintah daerah belum sepenuhnya tuntas dari sisi:
1. administrasi,
2. pembayaran,
3. maupun penyelesaian pekerjaan.
Proyek Lama Masih Membebani Administrasi Daerah
Utang belanja dalam proyek pemerintah biasanya berkaitan dengan:
1. pekerjaan yang belum dibayar,
2. administrasi kontrak yang belum selesai,
3. progres fisik yang belum tuntas,
4. atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang masih tertunda.
Dalam audit Mahakam Ulu, persoalan tersebut muncul pada berbagai pekerjaan infrastruktur seperti:
1. jalan,
2. jembatan,
3. drainase,
4. semenisasi,
5. hingga proyek pengawasan dan perencanaan.
Dan yang menjadi perhatian, sebagian proyek tersebut berasal dari kegiatan lama yang masih tercatat hingga beberapa tahun kemudian.
Infrastruktur Jadi Sektor Paling Kompleks
PUPR dan Perkim memang menjadi OPD dengan:
1. proyek terbesar,
2. anggaran paling besar,
3. serta pekerjaan paling banyak di Mahakam Ulu.
Karena wilayah Mahakam Ulu memiliki kondisi geografis:
• pedalaman,
• akses sulit,
• dan keterbatasan transportasi,
maka sebagian besar pembangunan daerah bergantung pada proyek infrastruktur dasar.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga membuat sektor konstruksi menjadi:
1. sangat kompleks,
2. rawan keterlambatan,
3. membutuhkan pengawasan tinggi,
4. dan berisiko menimbulkan persoalan administrasi proyek.
Audit Negara Mulai Membuka Beban Lama Pemerintah
Masuknya proyek-proyek lama dalam daftar utang belanja memperlihatkan bahwa audit BPK tidak hanya memeriksa proyek tahun berjalan.
Tetapi juga mulai membuka:
1. beban administrasi lama,
2. kewajiban pembayaran yang belum selesai,
3. serta persoalan pengelolaan proyek lintas tahun anggaran.
Hal ini penting karena proyek yang terus menggantung dalam administrasi pemerintah dapat berdampak pada:
• kualitas laporan keuangan daerah,
• pengelolaan aset,
• hingga efektivitas penggunaan APBD.
Publik Mulai Menyoroti Tata Kelola Proyek
Meski audit BPK tidak secara langsung menyatakan adanya tindak pidana korupsi, namun munculnya:
1. puluhan proyek lama,
2. utang belanja sejak 2018,
3. serta persoalan administrasi yang belum selesai
tentu mulai memunculkan perhatian publik terhadap:
1. kualitas pengelolaan proyek pemerintah,
2. efektivitas pengawasan,
3. dan kemampuan penyelesaian administrasi pembangunan daerah.
Karena pada akhirnya, proyek pemerintah bukan hanya soal pembangunan fisik semata.
Tetapi juga tentang:
1. kepastian penyelesaian pekerjaan,
2. tertib administrasi,
3. akuntabilitas penggunaan anggaran,
4. dan tanggung jawab pemerintah terhadap uang negara.
Dan ketika proyek-proyek lama terus muncul dalam audit bertahun-tahun kemudian, maka publik tentu mulai bertanya:
1. mengapa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai,
2. bagaimana pengawasan proyek dilakukan,
3. dan apakah pembangunan daerah benar-benar berjalan efektif sesuai perencanaan.
