SAMARINDA, JE. ID — Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt) atau bahkan belum definitif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, mengapa Gubernur Kaltim Rudy- Seno belum juga menetapkan pejabat definitif pada sejumlah dinas dan badan penting?
Daftar posisi yang belum definitif bukan jabatan kecil. Mulai dari Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora, Kepala Bapenda, Kepala BKD, hingga direktur rumah sakit daerah terbesar seperti RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Balikpapan. Bahkan beberapa laporan juga menyebut posisi di Dishub, DLH, dan Dispusip ikut terdampak rotasi birokrasi yang belum tuntas.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar karena jabatan-jabatan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran besar, hingga kebijakan strategis daerah.
Publik Mulai Bertanya Dalam birokrasi pemerintahan, pejabat definitif memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis. Sementara pejabat Plt memiliki keterbatasan kewenangan, terutama terkait mutasi, kebijakan jangka panjang, hingga pengambilan keputusan anggaran tertentu.
Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa terlalu lamanya jabatan kosong justru memperlambat kerja pemerintahan.
Dinas Pendidikan misalnya, mengelola program pendidikan dan anggaran besar setiap tahun. Bapenda menjadi ujung tombak pendapatan daerah. BKD mengatur manajemen ASN. Rumah sakit daerah menyangkut pelayanan kesehatan ribuan warga setiap hari. Ketika pucuk pimpinan belum definitif, stabilitas kebijakan dikhawatirkan ikut terganggu.
Ada Apa di Balik Kekosongan Ini?Banyak pihak menilai ada beberapa kemungkinan yang membuat pengisian jabatan berlangsung lambat.
Pertama, faktor kehati-hatian politik dan birokrasi. Gubernur mungkin ingin memastikan pejabat yang dipilih benar-benar loyal, bersih, dan mampu bekerja sesuai arah kebijakan pemerintahan.
Kedua, proses seleksi jabatan tinggi pratama memang tidak sederhana. Ada mekanisme assessment, pansel, persetujuan pusat, hingga evaluasi ASN yang harus dilalui.
Namun di sisi lain, publik juga menilai terlalu banyak Plt dapat memunculkan kesan bahwa pemerintah belum memiliki konsolidasi birokrasi yang kuat.
Tidak sedikit pula yang menduga adanya tarik-menarik kepentingan di internal birokrasi maupun politik, terutama untuk jabatan-jabatan “basah” yang mengelola anggaran besar dan proyek strategis.
Efek Domino bagi Pemerintahan Jika terlalu lama dibiarkan, kekosongan jabatan definitif dapat berdampak pada:
• Lambatnya pengambilan keputusan strategis;
• Tidak maksimalnya realisasi program dan anggaran;
• ASN menjadi ragu mengambil langkah karena kewenangan terbatas;
• Pelayanan publik berpotensi terganggu;
• Muncul spekulasi politik dan ketidakpastian di internal birokrasi.
Padahal Kalimantan Timur saat ini sedang menghadapi momentum besar sebagai daerah penyangga IKN. Pemerintah daerah justru dituntut bergerak cepat, solid, dan memiliki kepemimpinan birokrasi yang kuat.
Publik Menunggu Ketegasan Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin melihat kursi pemerintahan terisi, tetapi juga ingin memastikan bahwa pejabat yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian bekerja untuk rakyat.
Karena birokrasi yang terlalu lama dipenuhi status “sementara” bisa menciptakan pemerintahan yang ikut berjalan setengah hati.
Pertanyaannya sekarang, apakah kekosongan ini bagian dari strategi penataan birokrasi yang matang, atau justru tanda bahwa konsolidasi pemerintahan belum sepenuhnya selesai, atau Gubernur Kaltim Rudy-Seno belum paham dalam mengelola tata kelola pemerintahan?
